 |
| Dalam Musdus, usulan masyarakat sangat penting untuk mewujudkan program pembangunan yang tepat sasaran dan berdampak pada kesejahteraan warga.(foto dokumen desa) |
Beritajurnal.id - Pemerintah Desa (Pemdes) Bader, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun menggelar Musyawarah Dusun (Musdus) untuk merancang program pembangunan satu tahun kedepan yang akan disusun dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) tahun 2025 melalui Musyarawah Desa (Musdes).
Kepala Desa Bader, Sri Purwanto, mengatakan tujuan menggelar Musdus untuk menyerap aspirasi warga dan menyamakan persepsi program pembangunan di Desa Bader dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat sasaran dan berdampak positif pada lingkungan sesuai dengan keinginan masyarakat.
"Dari beberapa Musdus yang telah dilaksanakan secara umum masih melanjutkan program usulan tahun kemarin yang belum tercover karena kendala Covid 19," kata Sri Purwanto, Kamis (13/6).
Menurutnya, tahapan perencanaan program pembangunan tahun 2025 di desa Bader sudah mulai dilaksanakan dengan dimulainya kegiatan Musdus di masing masing dusun untuk menampung usulan usulan masyarakat yang nantinya akan dirangkum dalam RPJMDes sebagai dasar hukum pelaksanaan program pembangunan di Desa Bader.
"Dan tidak menutup kemungkinan nanti ada usulan usulan yang sifatnya darurat atau urgent sesuai dengan kebutuhan masyarakat," ujarnya.
 |
| Kepala Desa Bader berharap masyarakat ikut andil dan berperan aktif merawat fasilitas yang sudah ada.(foto Saliem) |
Mengacu pada data usulan dari masing masing dusun yang sudah melaksanakan Musdus, secara umum terkait dengan bidang pembangunan, sarana prasarana, irigasi, sarana transportasi dan perbaikan jalan desa. "Masyarakat masih jarang yang mengusulkan bidang pemberdayaan seperti pelatihan pelatihan dan pemberdayaan," ungkapnya.
Kades menekankan, masukan dari warga ditiap tiap dusun merupakan usulan prioritas dan benar benar dibutuhkan oleh masyarakat sehingga program pembangunan di Desa Bader dapat tepat sasaran dan bermanfaat bagi masyarakat, seperti kegiatan prioritas dari Dana Desa (DD) seperti 20 persen ketahanan pangan, 25 persen BLT DD, 3 persen operasional pemerintahan, sisanya mengikuti usulan usulan di RPJMdes.
Dia, juga berharap dengan kegiatan Musdus yang dilaksanakan masyarakat paham dengan alur perencanaan program pembangunan desa. Karena meski diusulan tetapi tidak masuk atau tidak lolos dalam perangkingan sehingga tidak bisa dilaksanakan karena terkait dengan penganggaran dan mendahulukan kebutuhan masyarakat yang mendesak.
"Dan yang lebih penting lagi saya minta warga ikut andil dan peduli merawat semua fasilitas yang telah dibangun dan memberi masukan pada Pemdes terkait dengan pelayanan dan program pembangunan demi terwujudnya Desa Bader yang aman dan makmur," pungkasnya.(lem)