 |
| Puluhan wartawan Kabupaten dan Kota Blitar mendatangi rumah dinas Bupati Blitar dan menggelar aksi atas tidakan arogan protokoler |
Beritajurnal.id - Tindakan anarkis dan penyelenggaraan keprotokelaran Bupati Blitar, yang dinilai mengekang dan menghalang halangi tugas wartawan mengundang reaksi dari wartawan dan Jurnalis Kabupaten dan Kota Blitar, Jawa Timur.
Puluhan wartawan pun melakukan aksi keprihatinan dengan menggelar orasi di depan Pendopo Ronggo Hadi Negoro yang merupakan rumah dinas Bupati Blitar, Rini Syarifah, Jumat (25/8/2023).
Aksi protes puluhan wartawan dari media Online, cetak dan elektronik mendatangi rumah dinas Bupati Blitar sambil membentangkan sejumlah poster, bertuliskan: "Bupati Jangan Takut Diwawancarai", "Bupati Elit, Wawancara Sulit", Kabupaten Blitar Darurat Kebebasan Pers", dan lainnya.
Dalam orasi, beberapa wartawan menceritakan pengalamanya mereka saat meliput kegiatan Bupati Blitar. Aksi juga diwarnai penandatanganan pernyataan terbuka, dibarengi aksi menggantung kartu pers ke pagar rumah dinas Bupati Blitar.
"Pers bekerja dalam koridor Undang-Undang, pers menjalankan peran dan fungsi kontrol sosial. Pers adalah pilar demokrasi," demikian penggalan pernyataan terbuka wartawan yang tergabung dalam Wartawan Blitar Peduli Kebebasan Pers.
Diceritakan, sejumlah wartawan mengaku mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan saat hendak mewawancarai Rini Syarifah dalam kesempatan door stop.
"Setiap kita mengajukan pertanyaan ke Bupati, ajudan-ajudan yang mengelilinginya selalu menghalang-halangi sembari mengatakan 'di luar konteks. Sudah, sudah'," ujar April, wartawati dari sebuah stasiun radio di Blitar.
Bahkan, lanjut April, tidak jarang teman teman wartawan diperlakukan secara kasar bahkan kontak fisik seperti menarik baju, saat wartawan melakukan tugas jurnalistiknya.
"Tidak jarang kita mendapatkan perlakuan fisik seperti menarik baju," tambahnya.
Senada di sampaikan Nana, dari Detik.com, mengatakan bahwa selama sekitar tiga tahun Rini Syarifah menjabat bupati belum pernah mengabulkan permintaan wawancara. Sedangkan banyak dinamika sosia yang seharusnya mendapatkan respons Bupati Blitar.
Dia mencontohkan banyaknya warga yang melakukan aksi tanam pohon pisang di jalan-jalan yang rusak. "Kita kan ingin mendengar apa yang dilakukan kepala daerah menanggapi kerusakan infrastruktur jalan di wilayahnya. Kalau APBD tidak mampu mengatasi apa yang akan dilakukan Pemkab," kata Nana.
Nana menambahkan, termasuk Rini Syarifah enggan memberikan pernyataan yang memadai terkait perkembangan terakhir terkait pengajuan pengunduran diri Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso beberapa waktu lalu.
"Padahal publik sangat ingin mengetahui bagaimana beliau menyikapi pengunduran diri wakilnya, setelah beberapa kali Wabup menyatakan niat untuk mundur," tandasnya.
Sementara, Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Blitar, Herman Widodo mengaku pihaknya dapat memahami apa yang disampaikan oleh wartawan dan akan meneruskan aspirasi wartawan pada Bupati Blitar.
"Tentu tidak ada niat kami dan Ibu Bupati untuk menghalang-halangi kerja rekan-rekan jurnalis. Kami akan sampaikan kepada pimpinan apa yang menjadi aspirasi rekan-rekan," ujarnya.(wan)